Puluhan warga Desa Peteley bersama tim sukses pemenangan pasangan Ubaid–Anjas pada Pilkada 2024 di Kecamatan Maba Selatan, Kabupaten Halmahera Timur (Haltim), Provinsi Maluku Utara (Malut), melakukan aksi pemalangan pintu pagar SD Inpres Peteley, Senin 19 Januari 2026.
Aksi tersebut dilakukan dengan memasang spanduk bertuliskan “Orang Peteley Juga Layak Jadi Kepala Sekolah” sebagai bentuk protes atas kebijakan rotasi kepemimpinan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur pada 12 Januari 2026 lalu. Dalam rotasi tersebut, Kepala SD Inpres Peteley diganti dengan pejabat baru yang diketahui bukan berasal dari Desa Peteley.
Salah satu warga Peteley, Mumin Wahid, membenarkan adanya aksi pemalangan tersebut. Ia menegaskan bahwa warga dan tim sukses tidak mempersoalkan kebijakan rotasi atau reshuffle jabatan yang menjadi hak prerogatif pemerintah daerah.
“Persoalan rotasi di setiap pemerintahan itu hal yang wajar. Itu hak pimpinan, sehingga kami tidak mempersoalkan soal itu,” ujar Mumin.
Namun, yang menjadi keberatan warga, lanjut Mumin, adalah diabaikannya potensi sumber daya manusia lokal yang dinilai lebih memahami kondisi sosial, karakter anak didik, serta memiliki komunikasi yang lebih intens dengan orang tua siswa.
“Yang bisa beradaptasi dengan lingkungan, membaca karakter anak, dan membangun komunikasi dengan orang tua itu justru anak kampung sendiri. Hari ini kami punya orang yang mampu, tapi kenapa tidak dipakai dan justru mendatangkan orang luar sebagai kepala sekolah,” tegasnya.
Mumin juga menegaskan bahwa di Desa Peteley terdapat banyak guru berstatus PNS yang dinilai telah memenuhi syarat dan layak untuk dipromosikan sebagai kepala sekolah tanpa harus mengambil tenaga dari luar desa.
“Di Peteley sendiri banyak guru yang sudah layak jadi kepala sekolah. Tidak perlu ambil orang luar lalu ditempatkan di sini sebagai pimpinan sekolah,” katanya.
Sebagai Ketua Tim Pemenangan pasangan Ubaid–Anjas pada Pilkada 2024, Mumin menambahkan bahwa regenerasi aparatur sipil negara (ASN) dan pengembangan jenjang karier PNS di tingkat desa merupakan salah satu harapan besar warga saat memberikan dukungan politik pada Pilkada lalu.
Menurutnya, penunjukan kepala sekolah baru yang bukan berasal dari Desa Peteley dinilai tidak sejalan dengan aspirasi tim sukses dan masyarakat setempat.
“Tujuan kami memenangkan Ubaid–Anjas kemarin tidak lain untuk kepentingan umum desa, termasuk regenerasi PNS agar bisa berkembang sesuai pangkat dan golongan,” jelasnya.
Ia menegaskan kembali bahwa aksi tersebut bukan bentuk penolakan terhadap kebijakan reshuffle secara umum, melainkan tuntutan akan keadilan dan pengakuan terhadap kapasitas putra-putri daerah.
“Soal reshuffle jabatan itu bukan urusan kami. Tapi kami mau tegaskan, anak-anak dan saudara kami di kampung ini juga layak, meski hanya untuk menjadi kepala sekolah,” tegas Mumin.
Lebih jauh, warga menilai perjuangan politik yang mereka lakukan dalam memenangkan pasangan Ubaid–Anjas pada Pilkada lalu semestinya memberi dampak positif bagi masyarakat, khususnya bagi Desa Peteley.
“Sebagai bentuk garansi politik, perjuangan kami kemarin seharusnya berdampak bagi kami, khususnya Desa Peteley,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan