PAGI di Pulau Yoi, Desa Umiyal, dimulai dari gerak perempuan-perempuan yang turun ke laut. Setelah subuh, sampan kecil didorong perlahan dari bibir pantai. Dayung kayu memecah air yang masih tenang, sementara matahari belum sepenuhnya muncul dari balik cakrawala.
Mereka menuju perairan dangkal di sekitar pulau, membawa pancing sederhana: nilon tipis, mata kail kecil, dan umpan cacing dari lumpur mangrove. Tidak ada mesin. Tidak ada alat pendingin. Tidak ada target besar. Aktivitas ini bukan sekadar pekerjaan. Ia adalah rutinitas yang diwariskan turun-temurun.
Di atas perahu kecil, mereka memancing satu per satu. Dalam beberapa jam, mereka biasanya membawa pulang 15 hingga 20 ekor ikan karang—gutila dan kapas-kapas—yang kemudian dibawa kembali ke rumah, dibersihkan, diasinkan, dan dijemur di atas seng bekas yang disusun seadanya.
Di sinilah rantai produksi ikan asin Pulau Yoi dimulai. Dan, hampir di saat yang sama, di sinilah pula ia berhenti.
Seluruh proses bergantung pada matahari. Ketika hujan turun, ikan harus segera diangkat. Jika hujan berlangsung lama, ikan setengah kering akan rusak. Tidak ada rumah pengering. Tidak ada pelindung. Tidak ada cadangan teknologi.
Produksi menjadi kecil dan tidak stabil. Risiko selalu lebih besar daripada kemungkinan keuntungan. Hanifa Rauf, salah satu pengrajin, sudah menjalani rutinitas ini selama bertahun-tahun. Setiap pagi perempuan berusia 40 tahun ini melaut, lalu mengolah ikan di halaman rumahnya.
Menurutnya, kalau hujan dua hari saja, ikan bisa rusak semua. Dia tak mengeluh tapi sedih karena sudah capai bekerja dari subuh, tapi akhirnya dibuang. “Rasanya seperti kerja tidak ada hasil,” katanya.
Hanifa terdiam sejenak, lalu melanjutkan dengan nada lebih pelan.
“Kami mau produksi banyak, tapi takut. Kalau rusak, tidak ada uang lagi untuk beli garam atau minyak.” Di Pulau Yoi, ketakutan itu adalah bagian dari produksi.
Dalam kondisi normal, satu ikat ikan asin dijual sekitar Rp20 ribu. Satu ikat berisi empat hingga lima ekor ikan. Pengrajin rata-rata hanya mampu menjual empat hingga lima ikat per hari. Itu pun jika ada pembeli.
Arafia, pengrajin lain di pulau itu, mengatakan penghasilan mereka tidak pernah pasti.
Kalau laku lima ikat saja, menurutnya, mereka sudah senang. Itu berarti ada uang untuk beli beras. “Kalau tidak laku, ikan tinggal di rumah, kita juga tidak punya uang,” ujar perempuan berusia 60 tahun ini.
Ia menabung sedikit demi sedikit dari hasil itu selama tiga tahun untuk biaya sekolah anaknya. “Kadang cuma dua puluh ribu yang disimpan. Tapi itu saja yang kami punya.”
Pendapatan harian pengrajin berkisar Rp40 ribu hingga Rp50 ribu. Jumlah itu harus dibagi untuk kebutuhan rumah tangga, bahan melaut, dan biaya produksi.Tidak ada ruang untuk investasi. Tidak ada peluang untuk berkembang. Produksi berjalan hanya untuk bertahan hidup.
Namun persoalan terbesar Pulau Yoi bukan berhenti pada produksi.
Masalah sesungguhnya muncul setelah ikan kering: distribusi. Untuk membawa ikan asin ke pasar terdekat di Gebe, warga harus menempuh perjalanan laut sekitar 45 menit. Biaya bahan bakar bisa mencapai Rp300 ribu pulang-pergi.
Jika menuju wilayah dengan akses dermaga seperti Umera, biaya bisa mencapai Rp600 ribu. Nilai ikan yang dibawa sering kali lebih kecil daripada ongkos perjalanan. Dengan penghasilan puluhan ribu rupiah per hari, biaya itu mustahil ditanggung pengrajin. Akibatnya, produk tidak pernah benar-benar keluar dari pulau.
Di titik ini, kendali atas harga berpindah tangan. Pengrajin harus menjual cepat sebelum kualitas ikan menurun. Mereka tidak punya fasilitas penyimpanan, tidak punya akses pasar, dan tidak punya pilihan.
Situasi ini membuka ruang bagi pedagang pengumpul—pihak yang memiliki perahu, bahan bakar, dan akses distribusi.
Ketergantungan ini bukan kebetulan
Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa di wilayah kepulauan, ketimpangan pendapatan nelayan lebih sering ditentukan oleh struktur distribusi dibandingkan hasil tangkapan. Nelayan yang tidak memiliki akses pasar akan selalu berada di posisi paling lemah dalam rantai ekonomi. Apa yang terjadi di Pulau Yoi adalah gambaran nyata dari pola tersebut.
Hambatan berikutnya tampak sederhana, tetapi dampaknya besar: standar penjualan. Di Pulau Yoi, ikan asin dijual dalam bentuk ikatan. Di pasar, pembeli meminta per kilogram, dengan ukuran yang seragam. Perbedaan ini memutus akses langsung ke pasar.
Ahdan Jalil pernah mencoba menjual langsung ke Pasar Weda pada 2020. Ia membawa 200 ikat ikan asin. Upaya itu gagal. “Pasar maunya kilo, kita jual ikat. Tidak ada timbangan. Akhirnya tidak jadi dijual,” kata pria 37 tahun ini.
Tanpa timbangan, tanpa kemasan, dan tanpa standar ukuran, ikan asin Pulau Yoi tidak bisa masuk ke sistem perdagangan yang lebih luas.
Masalahnya bukan pada kualitas. Masalahnya ada pada sistem.
Negara sebenarnya telah memiliki kerangka kebijakan untuk penguatan pangan lokal, termasuk distribusi dan pemasaran. Namun di Pulau Yoi, kebijakan itu belum menyentuh persoalan paling mendasar: akses transportasi, standardisasi produk, dan kepastian pasar. Sementara itu, distribusi terus berjalan—tetapi bukan oleh pengrajin.
Pedagang pengumpul mengambil peran dominan dalam rantai ini. Siti Khadijah Rosita, salah satu pengepul, membeli ikan asin langsung dari rumah pengrajin dengan harga Rp20 ribu per ikat. Dalam satu minggu, perempuan berusia 52 tahun ini bisa mengumpulkan hingga 500 ikat.
Ikan itu kemudian dibawa ke Gebe, dibuka dari ikatan, ditimbang, dan dijual kembali dalam satuan kilogram. Untuk satu kilogram, dibutuhkan sekitar enam hingga delapan ikat. Artinya, nilai awal satu kilogram ikan di tingkat pengrajin hanya sekitar Rp120 ribu hingga Rp160 ribu.
Ketika sampai di pasar, harga mencapai Rp200 ribu per kilogram. Untuk pesanan tertentu—terutama dari perusahaan—harga bisa mencapai Rp300 ribu per kilogram. “Kalau stok sudah cukup, langsung dibawa ke pasar dan juga ke perusahaan,” kata Siti.
Angka-angka ini menunjukkan satu hal sederhana: nilai terbesar tidak terbentuk di Pulau Yoi. Nilai terbentuk setelah produk keluar dari pulau.
Selisih harga antara Rp120 ribu dan Rp300 ribu bukan sekadar margin. Ia adalah gambaran tentang siapa yang menguasai akses pasar.
Pengrajin menanggung seluruh proses produksi—melaut, mengolah, menjemur, dan menghadapi risiko cuaca. Namun mereka hanya menerima bagian paling kecil dari nilai ekonomi yang dihasilkan. Sementara itu, mereka yang menguasai jalur distribusi menikmati nilai tambah terbesar.
Ini bukan sekadar ketimpangan.
Ini adalah sistem yang membuat pengrajin tetap kecil, sementara keuntungan membesar di luar pulau. Ketimpangan ini semakin jelas ketika dibandingkan dengan data produksi daerah.
Dinas Perikanan Halmahera Tengah mencatat produksi perikanan tahun 2025 mencapai 31.767,27 ton, termasuk ikan demersal seperti lencam—jenis yang juga menjadi bahan baku ikan asin di Pulau Yoi. Produksi tinggi,
tetapi pendapatan pengrajin tetap rendah.
Masalahnya bukan pada ketersediaan ikan. Masalahnya ada pada bagaimana nilai dibentuk dan didistribusikan.
Pemerintah desa sebenarnya pernah mencoba membentuk kelompok pengrajin untuk memperkuat pemasaran. Kepala Desa Umiyal, Buhari Kasim, mengatakan kelompok itu dibuat untuk mempromosikan produk lokal. Namun program tidak berjalan.
Tanpa kepastian pembeli dan tanpa jalur distribusi yang jelas, kelompok itu tidak mampu bertahan. Pengrajin kembali menjual secara individual, seperti sebelumnya. Di tingkat kabupaten, persoalan ini juga diakui. Ikan asin dari Pulau Yoi jarang ditemukan di pasar. Jika ada, harganya tinggi dan biasanya berasal dari jalur distribusi tertentu. Artinya, produk dari pulau ini sebenarnya memiliki nilai. Tetapi nilai itu tidak pernah kembali ke pengrajin.
Masalah di Pulau Yoi dapat diringkas dalam tiga titik utama. Pertama, distribusi mahal menahan produk di pulau. Ke dua, standar yang berbeda menghalangi akses ke pasar. Dan, pasar yang tidak terhubung membuat pengepul menjadi satu-satunya jalur penjualan.
Ketiga faktor itu membentuk satu lingkaran yang sulit diputus. Pengrajin tidak bisa memperbesar produksi karena tidak ada pasar. Pasar tidak terbentuk karena produk tidak standar. Distribusi tidak berjalan karena volume kecil. Lingkaran itu terus berputar, menjaga semuanya tetap di tempat yang sama.
Pulau Yoi tidak kekurangan ikan.
Pulau ini juga tidak kekurangan tenaga kerja, pengalaman, atau kualitas produk. Yang tidak dimiliki adalah jalan keluar. Selama jalur distribusi tetap mahal dan tidak terjangkau, selama standar pasar tidak bisa diakses, dan selama pengrajin tidak memiliki kendali atas bagaimana produk mereka dijual, maka posisi mereka tidak akan berubah. Mereka akan terus memproduksi. Tetapi tidak pernah benar-benar mendapatkan nilai dari apa yang mereka hasilkan.
Pagi terus datang di Pulau Yoi. Perahu kecil tetap berangkat dari bibir pantai. Seng bekas tetap dipenuhi ikan yang dijemur di bawah matahari. Aktivitas berlangsung seperti biasa, dari hari ke hari, dari musim ke musim.
Namun di balik ritme yang tampak tenang itu, ada sesuatu yang tidak bergerak. Nilai ekonomi tidak tinggal di pulau.
Ia mengalir keluar, mengikuti jalur distribusi yang tidak pernah benar-benar dimiliki oleh pengrajin. Pulau Yoi memproduksi. Pasar yang mengambil. Dan di antara keduanya, ada jarak yang terus mempertahankan ketimpangan.
————————
Penulis: Muajmin Hudin
*Liputan ini merupakan hasil kerja sama antara CELIOS, Kabar Pulau, CommsLab, UniversitasMuhammadiyah Maluku Utara, dan LHKP
Tinggalkan Balasan