Kepolisian Resor (Polres) Halmahera Timur menggelar pertemuan bersama pelbagai elemen masyarakat di Aula Polres setempat, Sabtu 4 Maret 2026.
Pertemuan tersebut dalam rangka memperkuat sinergi demi terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang kondusif.
Rapat koordinasi yang digelar oleh Polres Halmahera Timur ini menjadi ruang strategis mempertemukan pemerintah daerah, TNI-Polri, tokoh adat, tokoh agama, hingga masyarakat.
Hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Halmahera Timur Ir. Ricky Chairul Rickfat, Kapolres Halmahera Timur AKBP B. Kusuma Ardiansyah, Wakapolres Kompol Ayub Patty, Kadis PMD Khalid Abbas, Camat Maba Yohanis Tahalele, serta para kepala desa dan Karang Taruna.
Kapolres menegaskan pentingnya kebersamaan dalam menjaga stabilitas daerah. Ia mengapresiasi kehadiran seluruh peserta sebagai wujud nyata komitmen kolektif untuk menciptakan rasa aman di tengah masyarakat.
Menurutnya, situasi kondusif tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat keamanan, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat.
Ia pun mengingatkan agar setiap persoalan yang muncul dapat diselesaikan melalui dialog dan koordinasi, bukan dengan cara-cara yang dapat memperkeruh keadaan.
Terlebih, isu-isu bernuansa SARA yang berpotensi memecah belah harus disikapi dengan bijak dan tidak mudah dipercayai tanpa klarifikasi. Ketegasan juga disampaikan: aparat tidak akan ragu mengambil tindakan hukum terhadap pihak-pihak yang mencoba mengganggu stabilitas wilayah.
Senada dengan itu, Sekretaris Daerah Halmahera Timur Ir. Ricky Chairul Rickfat, menekankan pentingnya peran aktif pemerintah kecamatan, desa, serta tokoh masyarakat dalam menjaga keamanan di wilayah masing-masing.
Ia mengingatkan bahwa setiap permasalahan harus ditangani secara cepat dan tepat agar tidak berkembang menjadi konflik yang lebih luas.
Lebih dari sekadar menjaga keamanan, nilai-nilai kearifan lokal turut diangkat sebagai fondasi utama. Konsep Fagogoru—yang merepresentasikan kebersamaan dan persaudaraan masyarakat Maluku Utara—ditekankan sebagai kekuatan sosial yang harus terus dijaga. Dalam semangat itu, masyarakat diajak untuk tetap bersimpati dan menahan diri dari tindakan yang dapat merugikan banyak pihak.
Tokoh Adat Qiyamalah Sangaji Maba turut menguatkan pesan tersebut dengan mengajak masyarakat kembali menjunjung tinggi adat dan budaya sebagai pedoman hidup bersama. Ia menegaskan bahwa musyawarah dan mekanisme adat harus menjadi jalan utama dalam menyelesaikan persoalan, bukan kekerasan.
Sementara itu, Kepala Dinas PMD mendorong para kepala desa untuk lebih peka terhadap potensi konflik melalui deteksi dini serta meningkatkan koordinasi dengan aparat keamanan. Peran tokoh agama pun tak kalah penting, sebagaimana disampaikan Plh FKUB Halmahera Timur, dalam menanamkan nilai toleransi dan menghadirkan pesan-pesan yang menyejukkan di tengah masyarakat.
Dari pertemuan ini, lahir komitmen bersama: menjaga situasi tetap aman, tidak mudah terprovokasi, serta mengedepankan dialog sebagai solusi. Masyarakat juga diimbau untuk tidak menyebarkan informasi hoaks dan terus memperkuat silaturahmi melalui berbagai forum kebersamaan.
Rapat koordinasi ini menjadi langkah preventif yang strategis, terutama dalam mengantisipasi dampak konflik sosial di wilayah Halmahera Tengah agar tidak merembet ke Halmahera Timur. Meski demikian, kewaspadaan tetap harus ditingkatkan, dan koordinasi lintas sektor terus diperkuat.
Di atas segalanya, pertemuan ini bukan sekadar agenda formal, melainkan cerminan semangat kolektif bahwa keamanan adalah hasil dari kebersamaan. Ketika semua pihak berjalan seiring, maka kedamaian bukan sekadar harapan—melainkan kenyataan yang terus dijaga bersama.
Tinggalkan Balasan