Ratusan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu dan tenaga non-ASN menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Wali Kota Tidore Kepulauan.
Mereka menyuarakan penolakan terhadap rencana kebijakan yang berpotensi merumahkan hampir 2.000 tenaga kerja di lingkungan Pemerintah Kota Tidore.
Berdasarkan pantauan lapangan aksi tersebut massa mengenakan seragam dinas mereka meminta pemerintah daerah memberikan kepastian status kerja serta menjamin hak-hak para pegawai yang selama ini telah mengabdi di berbagai instansi.
Menurut para peserta aksi, kebijakan tersebut menimbulkan keresahan karena ribuan pegawai terancam kehilangan mata pencaharian. Mereka berharap Pemerintah Kota Tidore dapat mencari solusi agar PPPK Paruh Waktu maupun tenaga non-ASN tetap memperoleh kesempatan bekerja dan tidak menjadi korban kebijakan efisiensi.
Massa juga mendesak Wali Kota Tidore untuk menemui langsung para demonstran dan memberikan penjelasan terkait nasib hampir 2.000 pegawai yang disebut-sebut bakal dirumahkan.
Tinggalkan Balasan