Kebijakan efisiensi anggaran Pemerintah Pusat yang berdampak pada pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dinilai tidak boleh menjadi alasan bagi Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Tidore Kepulauan untuk menghentikan pembangunan infrastruktur.
Pemda justru dituntut lebih agresif mencari dan menjemput program pembangunan dari Pemerintah Pusat agar kebutuhan infrastruktur masyarakat tidak sepenuhnya membebani APBD.
Hal tersebut ditegaskan Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, Nazla, saat menjadi pembicara dalam diskusi yang digelar Komunitas Wartawan Kota Tidore (KWATAK) di Rumah Dinas Mantan Gubernur Irian Barat, Kota Tidore Kepulauan, Rabu (12/8/2026).
Diskusi tersebut mengusung tema “Menakar Visi Misi Pemkot Tidore dan Imbas Pemangkasan Dana TKD.”
Menurut Nazla, Pemerintah Pusat saat ini memiliki berbagai program alternatif yang dapat dimanfaatkan daerah untuk memenuhi kebutuhan pembangunan, termasuk infrastruktur. Karena itu, pemerintah daerah harus memperkuat komunikasi dan membangun lobi dengan kementerian maupun lembaga di tingkat pusat.
“Terus terang saja, apa yang dilakukan Pemerintah Pusat bagi saya sangat membantu. Misalnya ada program Jembatan Merah Putih, dan saya telah meminta itu untuk dapil saya. Alhamdulillah, di dapil saya dapat empat,” ujar Nazla dalam diskusi tersebut.
Ia menilai strategi jemput bola menjadi penting di tengah keterbatasan fiskal daerah. Aspirasi pembangunan tidak cukup hanya disampaikan melalui perencanaan APBD, tetapi harus dikawal hingga ke kementerian atau lembaga yang memiliki program dan anggaran.
Nazla menekankan, Pemda Tidore Kepulauan perlu lebih aktif membawa kebutuhan masyarakat ke tingkat pusat. Dengan demikian, pembangunan fasilitas publik tetap dapat berjalan meski ruang fiskal daerah semakin terbatas akibat pemangkasan TKD.
“Jangan kemudian karena TKD dipotong, pembangunan di daerah berhenti. Pemerintah daerah harus lebih agresif menjemput program-program pusat,” tegasnya.
Menurutnya, kemampuan membangun komunikasi dan lobi dengan pemerintah pusat menjadi salah satu kunci agar pembangunan di Kota Tidore Kepulauan tetap berjalan tanpa terlalu bergantung pada kekuatan APBD.
Tinggalkan Balasan