PMII Soroti Layanan Kesehatan BAHIM, Mahmud Tak Tertolong Saat Menunggu Rujukan Dari Moti

Persoalan pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan Batang Dua, Hiri, dan Moti (BAHIM), Kota Ternate, kembali menjadi sorotan. Seorang warga Kelurahan Tafamutu, Kecamatan Pulau Moti, Mahmud Harun, meninggal dunia setelah menunggu lebih dari 10 jam 45 menit kedatangan ambulans laut untuk menjalani proses rujukan ke RS Darma Ibu, Kota Ternate.

Mahmud meninggal dunia di Puskesmas Perawatan Moti pada Rabu, 5 Agustus 2026, sekitar pukul 17.15 WIT. Sebelumnya, pasien yang didiagnosis mengalami bengkak pada kaki kanan tersebut telah direncanakan menjalani rujukan sejak pukul 08.30 WIT.

Namun, keterbatasan armada ambulans laut membuat proses evakuasi tertunda. Waktu terus berjalan hingga akhirnya nyawa Mahmud tidak berhasil diselamatkan.

Peristiwa ini memantik kritik dari Ketua PMII Komisariat Unkhair Ternate, Sahrul Ilham. Dalam rilisnya pada Rabu (26/8/2026), Sahrul menilai kejadian tersebut tidak semestinya hanya dianggap sebagai musibah, tetapi harus menjadi bahan evaluasi serius terhadap sistem pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan.

“Kami mengecam keras. Di tahun 2026, masih ada warga yang meninggal karena menunggu transportasi rujukan. Ini tamparan keras bagi Pemerintah Kota Ternate dan Dinas Kesehatan,” ujar Sahrul.

Menurut Sahrul, kasus Mahmud Harun memperlihatkan sedikitnya tiga persoalan mendasar dalam sistem pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan.

Pertama, minimnya armada ambulans laut yang siaga. Kedua, lemahnya sistem dan SOP rujukan darurat, khususnya ketika armada utama tidak dapat digunakan. Ketiga, ketimpangan alokasi anggaran kesehatan yang dinilai belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat di wilayah kepulauan.

Sahrul menegaskan, hak memperoleh pelayanan kesehatan merupakan hak dasar masyarakat yang dijamin konstitusi. Kondisi geografis kepulauan, menurutnya, tidak boleh menjadi alasan bagi negara untuk memberikan pelayanan yang lebih lambat kepada masyarakat.

“Negara tidak boleh abai hanya karena masyarakat yang membutuhkan pertolongan berada di wilayah kepulauan,” tegasnya.

Atas kejadian tersebut, PMII Komisariat Unkhair Ternate mendesak Pemerintah Kota Ternate segera mengambil langkah konkret untuk memperbaiki sistem pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan.

Mahasiswa meminta pemerintah menambah dan menstandarkan armada ambulans laut untuk setiap kecamatan kepulauan. Selain itu, pemerintah didesak membangun sistem siaga 24 jam serta menyediakan jalur rujukan darurat alternatif apabila terjadi kendala dalam proses evakuasi.

PMII juga meminta dilakukan evaluasi dan pertanggungjawaban secara terbuka terkait kejadian yang menimpa Mahmud Harun.

Menurut Sahrul, tragedi tersebut tidak boleh berakhir sebagai sekadar catatan peristiwa. Pemerintah harus memastikan sistem rujukan mampu bergerak cepat ketika masyarakat di wilayah kepulauan menghadapi kondisi darurat.

“Kami tidak ingin ada lagi nama korban berikutnya hanya karena ‘menunggu’. Nyawa rakyat bukan untuk ditunda,” tegasnya.

Kasus Mahmud Harun kini menjadi alarm keras bagi Pemerintah Kota Ternate dan Dinas Kesehatan. Bagi masyarakat kepulauan, keberadaan fasilitas kesehatan dan ambulans laut tidak cukup hanya tercatat dalam program pemerintah. Fasilitas tersebut harus benar-benar siaga, cepat, dan mampu menyelamatkan nyawa ketika keadaan darurat datang.