Ketegangan terkait polemik dugaan rasisme yang menyeret nama Kelurahan Bobo, Kota Tidore Kepulauan, kini memasuki babak baru. Di tengah proses hukum yang masih bergulir di kepolisian, Kesultanan Tidore akhirnya buka suara dan menegaskan satu hal penting: jangan menyeret Sultan dalam pusaran drama yang bukan bagian dari kesultanan.
Jojau Kesultanan Tidore, Ishak Naser, menegaskan sikap tersebut usai menghadiri rapat bersama pihak kepolisian dan pemerintah daerah yang difasilitasi oleh Kesultanan Tidore. Pertemuan itu disebut bukan untuk mengintervensi perkara, melainkan menyamakan persepsi dalam penyelesaian masalah sesuai koridor hukum.
Ishak memilih berhati-hati dalam memberikan pernyataan. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak ingin berbicara di luar proses hukum yang sedang berjalan.
“Saya tidak mau memberikan pendapat di luar proses hukum. Kalau ditanya soal rapat tadi saya bisa jelaskan, tetapi kalau diminta tanggapan terhadap kasus Bobo, saya tidak berwenang bicara di luar proses hukum yang sedang berjalan,” ujarnya.
Kesultanan Tidore, kata Ishak, menghormati sepenuhnya proses penyelidikan yang kini dilakukan aparat kepolisian. Bahkan, pihak kesultanan hanya akan memberikan penjelasan jika diminta secara resmi dalam proses hukum, khususnya terkait aspek sejarah dan budaya yang berkaitan dengan perkara tersebut.
“Karena perkara ini sudah dilaporkan secara hukum, maka penjelasan terkait aspek sejarah dan budaya hanya akan kami sampaikan dalam proses pengadilan,” katanya.
Di sisi lain, Ishak juga meluruskan berbagai tudingan yang berkembang di tengah masyarakat. Ia menegaskan bahwa Sultan Tidore maupun perangkat kesultanan tidak pernah menyampaikan pernyataan bernuansa rasis kepada pihak mana pun.
“Sampai sejauh ini Sultan maupun perangkat kesultanan tidak pernah menggunakan pernyataan yang bersifat rasis kepada pihak mana pun,” tegasnya.
Tak hanya itu, Kesultanan Tidore juga membantah terlibat dalam produksi maupun kegiatan yang kini dipersoalkan publik. Menurut Ishak, kesultanan sama sekali tidak memiliki hubungan dengan proses kreatif acara tersebut.
“Kami bukan penyandang dana, bukan penyusun naskah, bukan aktor yang membacakan, dan bukan pihak yang bertanggung jawab atas produksi acara itu, karena itu bukan produk kesultanan,” jelasnya.
Pernyataan itu sekaligus menjadi jawaban atas berbagai opini yang berkembang di media sosial maupun dalam aksi demonstrasi yang sempat meminta Sultan Tidore memberikan klarifikasi terbuka. Ishak menilai cara tersebut tidak tepat dan kurang mencerminkan etika terhadap lembaga adat.
“Kalau mereka merasa perlu mendapatkan penjelasan, harusnya datang secara etis ke kesultanan. Kesultanan terbuka menerima siapa saja,” katanya.
Bahkan, sebagai bentuk sikap tegas, pihak kesultanan tengah mempertimbangkan langkah hukum berupa somasi agar kejadian serupa tidak kembali terulang di kemudian hari.
Tinggalkan Balasan