Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Pemerhati Sosial (GAMHAS) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Wali Kota Ternate, Selasa (6/10/2026).
Dalam aksi tersebut, mahasiswa mendesak Pemerintah Kota Ternate segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan pelayanan air bersih yang masih dikeluhkan masyarakat di sejumlah wilayah.
Koordinator Lapangan GAMHAS, Mujakar Tjan, mengatakan aksi tersebut dilakukan setelah pihaknya menemukan sejumlah persoalan pelayanan air bersih di lapangan.
Menurutnya, persoalan yang dihadapi warga bukan hanya menyangkut distribusi air yang belum maksimal, tetapi juga tingginya biaya pemasangan jaringan.
Mujakar menyebut, kondisi tersebut membuat sebagian masyarakat terpaksa membeli air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Untuk bertahan hidup, masyarakat terpaksa membeli air per profil dengan harga berkisar Rp80 ribu hingga Rp125 ribu,” tegas Mujakar dalam orasinya.
Ia mengatakan, persoalan tersebut terjadi di sejumlah wilayah, di antaranya RT 08 Kelurahan Tubo, RT 13 Kelurahan Tabona, Kelurahan Sasa, dan Kelurahan Foramadiahi.
Khusus di RT 08 Kelurahan Tubo, GAMHAS mencatat lebih dari 30 rumah warga belum memperoleh layanan dan distribusi air bersih secara memadai. Bahkan, fasilitas pendukung berupa jaringan pipa disebut belum tersedia.
“Di Kelurahan Tubo itu sebanyak 30 rumah lebih yang belum mendapat layanan dan distribusi air bersih. Untuk bertahan hidup, masyarakat membeli air profil dengan harga Rp125 ribu,” ungkapnya.
Sementara di RT 13 Kelurahan Tabona, terdapat sekitar 24 rumah yang disebut belum mendapatkan pelayanan air secara maksimal.
Keluhan serupa juga disampaikan warga di Kelurahan Foramadiahi. GAMHAS mencatat hampir 20 rumah masih mengalami persoalan terkait penyaluran dan distribusi air bersih.
Tak hanya distribusi, mahasiswa juga menyoroti biaya pemasangan jaringan air yang dinilai cukup membebani masyarakat.
Mujakar menyebut, biaya pemasangan jaringan dapat mencapai Rp1,8 juta hingga Rp2 juta. Menurutnya, nominal tersebut cukup berat bagi masyarakat yang pada saat bersamaan harus memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari.
“Untuk melakukan pemasangan air dengan harga sebesar Rp1,8 juta hingga Rp2 juta sangat memberatkan masyarakat. Belum lagi memenuhi kebutuhan dapur, sehingga membuat mereka tidak sanggup,” katanya.
Komite GAMHAS, M Risal Aswad, mendesak Pemerintah Kota Ternate melalui Perumda Ake Gaale segera membenahi sistem pelayanan dan distribusi air bersih kepada masyarakat.
Ia menilai pelayanan air bersih merupakan bagian dari tanggung jawab penyelenggara sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 28 Tahun 2011.
“Perda Nomor 28 Tahun 2011 mengatur penyelenggaraan sistem penyediaan air minum oleh BUMD. Aturan ini sudah jelas, sehingga Perumda harus bekerja lebih optimal lagi,” tegasnya.
Menanggapi tuntutan mahasiswa, Direktur Utama Perumda Ake Gaale Kota Ternate, Firman Mudaffar Syah, mengapresiasi aspirasi yang disampaikan GAMHAS.
Firman mengatakan, khusus untuk wilayah Kelurahan Tubo, pihaknya telah berkoordinasi dan menjalin kerja sama dengan Dinas PUPR Kota Ternate untuk penyediaan fasilitas pendukung, termasuk jaringan pipa.
Menurutnya, langkah tersebut diharapkan dapat mendukung perluasan pelayanan sehingga distribusi air bersih kepada masyarakat di wilayah tersebut dapat segera dilakukan.
Sementara untuk wilayah Foramadiahi, Sasa, dan Tabona, Perumda Ake Gaale menyatakan akan terus berupaya meningkatkan pelayanan dan distribusi air bersih.
“Artinya, untuk wilayah yang berketinggian di Kota Ternate, kami akan tetap berupaya agar pelayanan dan distribusi air kepada masyarakat dapat terus ditingkatkan,” pungkas Firman.
Tinggalkan Balasan