Pemerintah Kota Tidore Kepulauan bergerak cepat merespons dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan menggelar rapat koordinasi lintas sektor di Ruang Rapat Wali Kota, Kamis (11/6/2026).

Hasilnya, tarif angkutan umum di wilayah Tidore resmi disesuaikan sementara sambil menunggu distribusi BBM subsidi yang dijadwalkan mulai berjalan pada awal Juli 2026.

Rapat yang dipimpin Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan, Ismail Dukomalamo, tersebut menghadirkan unsur Forkopimda, pimpinan OPD terkait, Organda, motoris, hingga perwakilan sopir angkutan umum.

Pertemuan berlangsung dalam suasana dialogis dengan fokus utama mencari solusi agar layanan transportasi tetap berjalan di tengah tekanan biaya operasional akibat kenaikan BBM.

Dalam arahannya, Ismail menegaskan pemerintah daerah berkomitmen menjaga keseimbangan antara kebutuhan masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi dan kepentingan para pelaku usaha angkutan yang terdampak langsung oleh kenaikan harga bahan bakar.

“Meski kenaikan BBM berpotensi memengaruhi aktivitas ekonomi dan pelayanan masyarakat, kita harus bersama-sama mencari solusi agar pelayanan angkutan umum tetap berjalan dan roda ekonomi masyarakat tidak terganggu,” ujarnya.

Menurut Ismail, penyesuaian tarif yang disepakati merupakan langkah sementara hingga program penyaluran BBM subsidi mulai diberlakukan. Ia juga meminta seluruh pihak terkait untuk mempercepat pendampingan penggunaan barcode BBM subsidi bagi seluruh kendaraan angkutan umum.

“Pastikan semua kendaraan memiliki barcode yang aktif dan memahami penggunaannya sehingga saat BBM subsidi tersedia nanti dapat dimanfaatkan secara maksimal,” tegasnya.

Di sisi lain, Kapolresta Tidore, Kombes Pol. Ampi Mesias, memastikan kepolisian siap mendukung pemerintah dalam mengawal distribusi BBM agar berlangsung aman, tertib, dan tepat sasaran.

“Kami akan melakukan pengamanan dan pengawasan terhadap distribusi BBM sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya.

Sementara itu, Direktur PT Rusda Awat Ahmad mengungkapkan bahwa mulai Juli 2026 Kota Tidore direncanakan memperoleh kuota BBM subsidi berupa 100 ton Pertalite dan 60 ton Solar setiap bulan. Pihaknya juga memastikan pelayanan SPBU akan terus dimaksimalkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk sopir angkutan umum, bentor, dan ojek.

Saat ini, SPBU di Tidore telah melayani penjualan Pertamax, Dexlite, dan minyak tanah dengan stok masing-masing 71 ton Pertamax, 20 ton Dexlite, serta 100 ton minyak tanah.

Respons cepat pemerintah daerah mendapat apresiasi dari kalangan pengusaha dan pelaku transportasi. Ketua Organda Kota Tidore, Husain Alting, menilai langkah pemerintah membuka ruang dialog telah memberikan kepastian bagi para sopir yang sebelumnya memilih menghentikan sementara aktivitas pelayanan.

“Kami sangat mengapresiasi langkah cepat pemerintah daerah. Dengan adanya kesepakatan ini, para sopir mendapatkan kepastian sambil menunggu BBM subsidi tersedia,” ujarnya.

Dari hasil rapat tersebut, disepakati penyesuaian tarif sementara untuk sejumlah layanan transportasi darat. Tarif angkot naik menjadi Rp4.000 per penumpang. Untuk trayek Soasio–Rum, tarif yang sebelumnya Rp20.000 menjadi Rp24.000. Sementara tarif bentor naik dari Rp7.000 menjadi Rp10.000. Khusus pelajar, tarif tetap diberlakukan seperti sebelumnya guna meringankan beban masyarakat.

Berbeda dengan angkutan darat, tarif angkutan laut pada rute Rum–Bastiong, Tidore–Loleo dan sebaliknya diputuskan belum mengalami kenaikan.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Tidore Kepulauan, Marsaid Idris, menjelaskan bahwa kenaikan tarif sementara tersebut dihitung berdasarkan persentase kenaikan harga BBM dan akan dievaluasi kembali setelah distribusi BBM subsidi berjalan normal.

Kesepakatan ini menjadi langkah transisi yang diharapkan mampu menjaga keberlangsungan layanan transportasi publik sekaligus memberikan ruang bagi pemerintah untuk menyiapkan sistem distribusi BBM subsidi yang lebih tertib dan tepat sasaran mulai Juli mendatang.

Dengan sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, pelaku usaha, dan masyarakat, Tidore berupaya memastikan aktivitas ekonomi tetap bergerak di tengah tantangan kenaikan harga energi.