Gelombang kritik keras datang dari Jaringan Mahasiswa Nuku Maluku Utara (dJAMAN Malut) terhadap sikap Wali Kota Tidore Kepulauan yang dinilai arogan dan gagal menunjukkan keteladanan sebagai pemimpin dalam menghadapi aspirasi masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan menyusul memanasnya situasi antara pihak pemerintah daerah dan massa aksi warga Bobo, Senin (18/5/2025).
Ketua Umum dJAMAN Malut, M. Zulfan Amal, menilai insiden tersebut menjadi tamparan serius bagi wajah demokrasi di Kota Tidore Kepulauan. Menurutnya, ruang penyampaian aspirasi yang seharusnya dijaga sebagai wadah dialog justru berubah menjadi arena ketegangan akibat sikap emosional dari kepala daerah.
“Seorang pemimpin seharusnya hadir untuk menenangkan keadaan, bukan malah terpancing emosi hingga mengeluarkan ancaman dan gestur yang tidak mencerminkan etika seorang pejabat publik,” ujar Zulfan kepada media.
Ia menegaskan, tindakan berupa ajakan adu fisik yang diduga dilakukan dalam situasi tersebut merupakan perilaku yang tidak pantas dipertontonkan di hadapan masyarakat. dJAMAN Malut bahkan menyebut sikap itu sebagai bentuk anti-kritik yang mencederai semangat demokrasi dan kebebasan berpendapat.
Dalam polemik antara warga Bobo dan pihak Kesultanan, dJAMAN Malut menilai Wali Kota seharusnya mengambil posisi sebagai penengah yang adil dan bijaksana. Namun yang terjadi justru sebaliknya, pemerintah dianggap gagal meredam konflik dan terkesan melepaskan tanggung jawab di tengah meningkatnya keresahan warga.
“Wali Kota semestinya menjadi jembatan penyelesaian, bukan memperkeruh suasana. Ketika masyarakat datang membawa aspirasi, yang dibutuhkan adalah dialog dan solusi, bukan emosi,” lanjut Zulfan.
Bagi dJAMAN Malut, insiden ini menjadi “rapor merah” bagi gaya kepemimpinan Wali Kota Tidore Kepulauan. Sikap yang dianggap arogan dan emosional dinilai menunjukkan lemahnya kemampuan dalam mengelola konflik sosial di tengah masyarakat.
Di akhir pernyataannya, Zulfan mendesak agar Wali Kota Tidore Kepulauan segera menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada masyarakat dan kembali fokus menyelesaikan persoalan warga secara bijaksana.
“Kami meminta Wali Kota untuk meminta maaf secara terbuka dan menunjukkan sikap kenegarawanan. Persoalan rakyat tidak bisa diselesaikan dengan otot, tetapi dengan kepala dingin dan keberpihakan kepada masyarakat,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan