Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Firman Soebagyo, menilai kebijakan ekspor beras tidak bisa diputuskan secara tergesa-gesa dan harus dikaji secara komprehensif. Ia mengingatkan agar pemerintah tidak mengulang pola lama yang cenderung reaktif, karena berpotensi melemahkan ketahanan pangan nasional.
Firman mencontohkan pengalaman pahit saat fenomena El Nino melanda Indonesia pada 2023. Kemarau panjang kala itu menekan produksi beras nasional secara signifikan, sehingga pemerintah terpaksa membuka keran impor demi menutup kekurangan pasokan. Menurutnya, anomali cuaca seperti El Nino dan La Nina merupakan ancaman nyata yang sewaktu-waktu dapat memicu gagal panen, baik akibat kekeringan maupun banjir.
“Dalam kondisi iklim yang tidak menentu, ketahanan pangan harus menjadi prioritas utama. Jangan sampai kepentingan ekspor jangka pendek justru mengorbankan ketersediaan beras di dalam negeri,” tegas Firman.
Ia mengingatkan, kebijakan ekspor beras tanpa dukungan cadangan domestik yang kuat berisiko memicu kelangkaan dan lonjakan harga di pasar. Dampaknya, daya beli masyarakat tertekan dan stabilitas ekonomi ikut terganggu.
Sebagai Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Firman menilai Perum Bulog perlu kembali diperkuat pada fungsi strategisnya sebagai penyangga pangan nasional. Bulog, menurutnya, harus memastikan ketersediaan beras sekaligus menjaga stabilitas harga agar tetap terjangkau oleh masyarakat.
Penguatan cadangan beras nasional dinilai lebih relevan dibandingkan orientasi ekspor, karena mampu menjaga daya beli rakyat sekaligus melindungi petani dari gejolak pasar. Selain itu, Firman mendorong pemerintah untuk menyusun strategi pangan yang antisipatif dan berkelanjutan.
Strategi tersebut, lanjutnya, mencakup peningkatan produksi melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian, penguatan cadangan beras nasional, hingga pembangunan sistem peringatan dini terhadap perubahan cuaca ekstrem. Tanpa langkah-langkah tersebut, Indonesia dikhawatirkan akan terus terjebak dalam siklus krisis pangan yang berulang.
Firman juga menekankan pentingnya kolaborasi erat antara pemerintah, Bulog, petani, serta seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, hanya dengan sinergi yang kuat, kebijakan pangan dapat benar-benar berpihak pada ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.
Tinggalkan Balasan